Nasib Pengelolaan Keuangan Negara Kita?

Telah lelah saya membolak balik file UU No 15 th 2006 tentang BPK dan UU no 15 th 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, tak satu pun pasal yang secara tegas menyatakan bahwa BPK berhak menuntut atau memaksa suatu entitas pemerintah untuk
melaksanakan maupun menyelesaikan rekomendasi/hasil pemeriksaan BPK terkait ketidakpatuhan pada UU dalam hal pengelolaan keuangan negara.

Negara ini mungkin terlupa akan suatu hal yang sebenarnya sangat penting.Disibukkan oleh berbagai macam pemberitaan, kasus bibit chandra, Maria eva, dll. Lupa, bahwa pada saat yang sama Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II keuangan negara baru saja diterbitkan oleh BPK.
Hal yang mengejutkan yang terdapat dilaporan tersebut adalah adanya ketidak patuhan pengeloaan keuangan negara yang merugikan keuangan negara, berpotensi merugikan keuangan negara, dan kekurangan penerimaan negara sebesar Rp16,26 Triliun. Saya pikir angka ini bukanlah angka yang kecil. JIka pada kasus bailout century sebesar 6,7 Triliun sebuah negara bisa heboh, bahkan  DPR sampai membuat pansus yang diliput hampir 24 jam oleh televisi, mengapa pada hal ini malah hanya adem ayem saja, apakah karena kasus century lebih populer? Lebih tepat untuk menaikkan pamor DPR diawal masa terpilihnya?  Wallahu’alam.

Oleh karena itulah, menurut saya, BPK sebaiknya juga memiliki fungsi penuntutan. Agar pihak  yang terindikasi merugikan keuangan negara, bahakan melakukan tindak pidana, dapat langsung diseret ke pengadilan. Kondisi yang berlaku sekarang ini, BPK hanya dapat duduk manis menunggu
laporannya direspon oleh DPR atau pihak kejaksaaan, yang entah kapan respon itu datang.

Jika kondisi ini terus dibiarkan, maka pengelolaan keuangan negara yang bersih dan efisien masih jauh panggang dari pada api. Ataukah karena angka 16,26 triliun itu kecil? saya pikir angka ini sangat besar. Ini baru yang terdeteksi, belum lagi yang direkayasa atau ditutup-tutupi oleh pejabat daerah di laporan keuanganya.

Semua ini kita lakukan karena memang uang negara adalah hak rakyat, tugas pemerintah mengelolanya dengan sebaik mungkin. JIka pengelolaanya tidak beres, banyak bocor di sana sini,mark up, dan sebagainya, kapan negara ini bisa maju.

Jika memang para pejabat daerah atau pemerintah memang korup dan sulit dirubah, memang cara-cara yang sifatnya penindakan harus dilaksanakan. BPK, harus diberi wewenang lebih, atau kerja sama BPK dan KPK harus lebih diintesifkan. Sekali lagi, hal ini sangat kita perlukan, karena kita mendambakan pemerintahan yang bersih dan negara yang maju-sejahtera.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s